文章
  • 文章
国际

Dana haji untuk infrastruktur,MUI:Boleh saja

发布时间:2017年8月1日上午10:32
更新时间:2017年8月1日上午10:33

Jemaah calon haji asal Padang melambaikan tangan kepada keluarga mereka menjelang keberangkatan kloter pertama,di Bandara Internasional Minangkabau(BIM),Padangpariaman,Sumatra Barat,Jumat(28/7)。 FOTO oleh Iggoy el Fitra / ANTARA

Jemaah calon haji asal Padang melambaikan tangan kepada keluarga mereka menjelang keberangkatan kloter pertama,di Bandara Internasional Minangkabau(BIM),Padangpariaman,Sumatra Barat,Jumat(28/7)。 FOTO oleh Iggoy el Fitra / ANTARA

雅加达,印度尼西亚 - Presiden Joko“Jokowi”Widodo berencana menggunakan dana haji untuk menopang kebutuhan pembiayaan proyek-proyek pembangunan infrastruktur dalam negeri yang sedang dan akan dijalankan oleh pemerintahannya。

Rencana ini disampaikan Presiden Jokowi usai melantik anggota Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji(BPKH)di Istana negara pada Rabu,26 Juli 2017. Presiden menginginkan dana haji yang mencapai angka Rp 90,6 triliun dapat dikelola oleh BPKH sebagai badan khusus diluar Kementerian Agama。

Harapannya,BPKH dapat mengelola dana haji secara profesional dan tentunya menguntungkan。 Dalam hal ini,pemerintah menilai salah satu jalan agar pengelolaan dana haji bisa menguntungkan adalah dengan menginvestasikan dana tersebut pada sektor pembangunan infrastruktur dalam negeri。

Langkah ini mendapat dukungan dari beberapa tokoh Indonesia,salah satunya dari Dirut Eksekutif Wahid Foundation sekaligus putri dari mantan presiden Indonesia Indonesia Abdurrahman Wahid,Yenny Wahid,

Ditemui di sebuah研讨会di bilangan petamburan pada Senin,2017年7月31日,Yenny mengatakan dirinya setuju atas langkah yang akan dijalankan oleh pemerintah。 Namun ia mengingatkan pengelolaan dana haji tersebut harus memberikan manfaat langsung bagi kemaslahatan umat Islam sebagai pemilik dana tersebut。

“Yang paling penting(dana haji)memang untuk maslahat umat(Islam)。 Menurut saya baik-baik saja,“ujar Yenny saat ditanya pendapatnya terkait kebijakan ini。 “Perlu dikomunikasikan juga dengan para ulama sebagai perwakilan dari umat islam agar tidak terjadi kesalahpahaman。 Selain itu juga harus melibatkan审计员。 Karena para ulama tidak mengerti teknis(pengelolaan dana haji)。“

Dukungan juga datang dari Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia(MUI)Ma'ruf Amin。 Dirinya mengatakan tak mempermasalahkan jika pemerintah menggunakan dana haji untuk pembangunan infrastruktur。

Ma'ruf mengatakan bahwa MUI juga telah mengeluarkan fatwa terkait 。

“Dana haji itu kan memang boleh diinvestasi。 Sekarang saja mungkin ada Rp 35 Trilliun yang sudah digunakan untuk sukuk。 Sukuk itu sudah mendapatkan fatwa dari dewan syaiah nasional majelis fatwa MUI dan saya juga tanda tangani itu untuk kepentingan infrastruktur untuk lain-lain,“ujar Ma'ruf。

Ma'aruf juga menambahkan bahwa pengelolaan dana ini harus berlandaskan syariah yang telah diatur skemanya,serta tentunya harus diinvestaikan pada sector-sektor beresiko rendah dan pasti memberikan keuntungan。

Sebelumnya,pemerintah mengklaim bahwa pihaknya memilih menginvestasikan dana haji di bidang infrastruktur karena menilai lebih menguntungkan,misal pada sektor pembangunan jalan tol yang diklaim dapat memberikan keuntungan mencapai 15 persen per tahun。

Selain itu pihak pemerintah,yang diwakili oleh Wapres Jusuf Kalla,menjelaskan bahwa usulan penggunaan dana haji untuk investasi di sektor pembangunan infrastruktur bertujuan untuk menjaga resiko inflasi nilai rupiah terhadap dollar yang dapat membuat dana yang dibutuhkan oleh jamaah haji Indonesia menjadi lebih mahal。

Harus menguntungkan umat Islam

Tanggapan terhadap kebijakan yang telah direncakan pemerintah sejak awal tahun 2017 ini memiliki kesamaan pokok pemikiran。 Yakni,pengelolaan dana haji,baik lewat investasi di sektor infrastruktur maupun produk investasi lainnya,harus memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya kepada umat Islam sebagai pemilik dana tersebut。

Menteri Agama Lukman Saifuddin mengiyakan hal tersebut。 Menurutnya,dana haji boleh saja diinvestasikan pada pembangunan infrastruktur,asal memberikan kemaslahatan bagi jemaah haji。

Lukman mengutip hasil keputusan Ijtima Ulama Koisi Fatwa se-Indonesia IV tahun 2012 tentang Status Kepemilikan Dana Setoran Biaya Penyelenggaranaan Ibadah Haji(BPIH)yang masuk daftar tunggu。

Dana tersebut boleh di tasharruf-kan(diinvestasikan)untuk hal-hal yang memberi keuntungan,antara lain seperti penempatan di perbankan syariah atau diinvestasikan dalam bentuk sukuk。

Baca:

Sebelumnya,langkah pemerintah ini mendapatkan kritik dari berbagai kalangan,yang menilai bahwa langkah ini tidak patut dilakukan。

Beberapa pihak menilai karena dana ini murni milik umat Islam yang menjadi calon jemaah haji,sehingga seharusnya dana ini digunakan untuk kepentingan umat Islam。

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto,misalnya,menilai bahwa dana haji harus difokuskan ke peningkatan pelayanan kegiatan haji dan umroh,sepeti membangun hotel yang jaraknya tidak jauh dari Ka'bah。 Atau membangun fasilitas-fasilitas keagamaan islam di tanah air seperti pembangunan pesantren ataupun fasilitas keagamaan islam lainnya。

Sedangkan untuk pembangunan infrastruktur umum dalam negeri, ,bisa dana APBN,dana BUMN,atau hasil kerja sama dengan pihak swasta。 -Rappler.com