文章
  • 文章
国际

Dituduh menodai agama,PKS laporkan Victor Laiskodat ke polisi

2017年8月7日下午7点42分发布
更新时间2017年8月7日下午7:42

DILAPORKAN。 Ketua Fraksi Nasdem di DPR Victor Laiskodat dilaporkan ke polisi karena diduga telah menodai agama。摄影:situs Fraksi Nasdem

DILAPORKAN。 Ketua Fraksi Nasdem di DPR Victor Laiskodat dilaporkan ke polisi karena diduga telah menodai agama。 摄影:situs Fraksi Nasdem

雅加达,印度尼西亚(更新) - Partai Keadilan Sejahtera(PKS)mendatangi Bareskrim pada Senin,7 Agustus Polri untuk melaporkan Ketua Fraksi NasDem di DPR,Victor Bungtilu Laiskodat。 Ia dilaporkan karena pernyataannya di Nusa Tenggara Timur(NTT)yang menyebut beberapa parpol yang menolak UU Perpu sebagai pendukung ormas Hizbut Tahrir Indonesia(HTI)dan radikal。

“Kami akan melaporkan saudara Victor Laiskodat anggota DPR RI,Ketua Fraksi Nasdem terkait dengan pidato yang dilaksanakan pada 1 Agustus 2017 yang lalu。 Ada bagian di pidatonya yang nyata-nyata menurut kami menimbulkan permasalahan yang serius tentang adanya dugaan ujaran kebencian dan permusuhan,“ujar Ketua Departmen Hukum dan HAM PKS Zainudin Paru di Bareskrim Polri,Jakarta pada hari ini。

Pidato Victor yang disampaikan dalam acara deklarasi calon Bupati Kabupaten Kupang dinilai PKS sudah melanggar pasal 156 KUHP。 Kata yang dianggap melanggar,ujar Zainudin,yaitu saat Viktor menyebutkan partai yang menolak Perppu Ormas adalah pendukung ekstrimisme dan khilafah。

“Yang disebutkan di situ Gera Gerindra,Demokrat,PKS,dan PAN.Bagi kami,ketika kemudian harus berbeda sikap tentang Perppu Ormas,dalam hal ini yang terkait dengan masalah khilafah,itu bukan berarti kami mendukung tentang khilafah,”katanya。

Selain itu,Victor juga menyebut bahwa empat partai itu disamakan dengan Partai Komunis Indonesia(PKI)pada tahun 1965. Dalam pandangan PKS,hal itu tidak boleh dilontarkan oleh kader partai koalisi pemerintah yang selama ini menyerukan Kebhinnekaan dan Pancasila。

“Mohon maaf,partai pendukung pemerintah yang selama ini mengampanyekan saya Indonesia,saya Pancasila,tapi hari ini kami mendapatkan satu bukti bahwa saudara Viktor tidak Indonesia tidak Pancasila.Bahkan secara terang dalam pidatonya mengatakan kita boleh membunuh anggota dari empat partai politik yang tidak mendukung pelarangan ormas terkait dengan khilafah,“katanya lagi。

Dalam laporannya ke polisi,PKS akan menjerat Victor dengan pasal 156 KUHP mengenai penodaan agama。 Ini menjadi kasus kedua di mana pejabat dikenai pasal tersebut。 Sebelumnya,mantan Gubernur DKI Basuki“Ahok”Tjahaja Purnama juga dikenai pasal serupa dan dijatuhi vonis dua tahun penjara。

Selain PKS,PAN dan Demokrat juga berencana melaporkan Victor ke polisi。

Terancam pemecatan di DPR?

Selain PKS,Generasi Muda Partai Demokrat(GMD)juga menempuh langkah serupa pada hari ini。 Mereka turut melaporkan Victor ke Bareskrim Mabes Polri dengan tuduhan penghinaan agama。

Ketua Umum GMD Lucky P Sastrawiria mengatakan mereka melaporkan Victor karena pidatonya di NTT beberapa waktu lalu。 Dalam pidato itu,Victor diketahui ikut menyebut Partai Demokrat berpihak kepada konsep negara khilafah dan kelompok radikal。

幸运membawa salinan视频ketika维克多menyampaikan pidato itu pekan lalu dan cuplikan beberapa pemberitaan媒体。

“Kami sebagai sayap Partai Demokrat merasa isi pidato Victor mengandung muatan fitnah.Kami laporkan ini ke Bareskrim untuk disikapi,”kata Lucky yang ditemui di Bareskrim。

Laporan terhadap Victor juga dialamatkan ke Majelis Kehormatan Dewan(MKD)。 Menurut Ketua Departemen Hukum dan HAM Partai Keadilan Sejahtera(PKS)Zainudin Paru,apa yang diucapkan Victor sudah melanggar sumpah dan janji sebagai anggota DPR。

Terhalang hak imunitas

Sementara,Polri mengaku sudah menerima laporan dari dua perwakilan parpol terkait pidato Victor。 Menurut Kabid Humas Mabes Polri,Irjen Pol Setyo Wasisto,laporan tersebut akan ditindak lanjuti secara profesional。

“Nanti,kami akan melihat apakah(laporan ini)memenuhi syarat atau tidak.Karena tidak semua laporan bisa diproses,”kata Setyo di Mabes Polri。

Ia juga menjelaskan kasus ini tidak dapat disamakan dengan pidana umum lainnya,karena terlapor masih menjadi anggota DPR aktif。 Artinya,ia memiliki hak imunitas di mana mereka dapat menyatakan pendapat baik secara lisan atau tertulis tanpa boleh dituntut di muka pengadilan。

“Itu harus kami lihat juga faktor itu(hak imunitas).Harus kami lihat(kasus)dinyatakan dalam hal dan konteks apa.Karena anggota dewan punya hak khusus tak bisa disamakan,”kata dia。

Polisi akan memanggil ahli pidana untuk menelaah kasus tersebut。 “Kami lihat peraturan perundangan terkait seperti apa,”tuturnya。

Ia pun mengaku belum dapat memastikan apakah akan memanggil Victor untuk dimintai keterangan。 Hal itu lantaran DPR tengah memasuki masa reses。

- Rappler.com